SUARARAKYAT.info || SUKABUMI — Di tengah gencarnya narasi percepatan pembangunan infrastruktur yang terus digaungkan pemerintah daerah, kenyataan berbeda justru dirasakan warga Desa Ciengang, Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi. Selama bertahun-tahun, masyarakat hidup berdampingan dengan kondisi jalan rusak parah yang hingga kini belum mendapat penanganan serius.
Ruas jalan penghubung Dusun Suradita dan Balekambang menuju kawasan Puncak Peuyeum kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Jalan yang dahulu pernah diaspal itu kini nyaris tak menyisakan lapisan pengerasan sedikit pun. Yang terlihat hanyalah jalur tanah bercampur lumpur, penuh lubang, licin ketika hujan, dan berubah menjadi hamparan debu saat musim kemarau tiba.
Bagi masyarakat setempat, jalan tersebut bukan sekadar akses biasa. Jalur itu merupakan urat nadi aktivitas warga yang menghubungkan kebutuhan ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga layanan kesehatan. Namun ironisnya, kondisi kerusakan yang terjadi bukan persoalan baru. Warga menyebut kerusakan telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun tanpa perubahan signifikan.
Situasi menjadi semakin memprihatinkan ketika malam hari tiba. Minimnya penerangan jalan umum membuat kawasan tersebut gelap gulita dan rawan kecelakaan. Warga yang melintas harus berjibaku dengan medan jalan yang tidak layak, terutama saat hujan turun dan permukaan berubah menjadi lumpur licin.
Kondisi itu memunculkan rasa kecewa mendalam di tengah masyarakat. Mereka menilai pemerintah terlalu sering berbicara soal pembangunan, tetapi lamban menghadirkan solusi nyata di lapangan.
Anggi, seorang relawan mahasiswa yang selama ini aktif mendampingi warga, menyebut persoalan jalan rusak di Ciengang sebagai bentuk pembiaran yang terus berulang dari tahun ke tahun.
“Yang tersisa sekarang hanya lumpur. Batu juga hampir tidak ada, apalagi aspal. Kalau hujan turun, kendaraan sulit lewat karena sangat licin. Padahal ini akses utama masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, masyarakat bukan tidak berupaya. Berbagai langkah telah ditempuh warga bersama pemerintah desa, mulai dari pengajuan aspirasi, musyawarah pembangunan, hingga audiensi langsung dengan pemerintah daerah. Bahkan, jalan tersebut sempat disebut masuk dalam skala prioritas pembangunan.
Namun hingga hari ini, masyarakat belum melihat adanya realisasi konkret.
“Sudah sering dibahas dan dijanjikan. Katanya prioritas, tapi masyarakat tidak pernah melihat pekerjaan nyata di lapangan. Yang berubah hanya pernyataan, kondisi jalannya tetap rusak,” katanya.
Kepala Desa Ciengang, Yudius Bagja, membenarkan bahwa pemerintah desa telah berulang kali mengusulkan perbaikan jalan tersebut. Ia menjelaskan, saat status jalan masih menjadi kewenangan desa, pihaknya sempat melakukan pengaspalan pada tahun 2019 melalui anggaran desa.
Namun sejak tahun 2023, status ruas tersebut berubah menjadi jalan kabupaten dengan nama ruas Ciengang–Cigaluga. Sejak kewenangan beralih ke pemerintah kabupaten, perbaikan justru mengalami stagnasi.
“Ketika masih kewenangan desa, kami sempat melakukan pengaspalan. Tapi sejak menjadi jalan kabupaten, kami hanya bisa mengusulkan melalui mekanisme yang ada,” ujarnya.
Yudius mengaku pihak desa telah menempuh berbagai prosedur administratif, mulai dari usulan Musrenbang hingga penginputan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun seluruh pengajuan itu belum juga membuahkan hasil.
“Semua tahapan sudah dilakukan. Usulan masuk terus, komunikasi juga sudah dilakukan, tapi sampai sekarang belum ada realisasi pembangunan,” katanya.
Ia menegaskan, jalan tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi akses alternatif dengan waktu tempuh relatif lebih singkat menuju pusat Kota Sukabumi. Selain mendukung mobilitas warga, jalur itu juga berpotensi menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
Namun potensi tersebut kini tertahan akibat buruknya infrastruktur dasar.
Lebih jauh, Yudius mengungkapkan bahwa kerusakan jalan telah menimbulkan berbagai insiden di lapangan. Kendaraan roda dua maupun roda empat kerap terjebak di kubangan lumpur, bahkan beberapa kali terjadi kecelakaan akibat medan jalan yang sulit dilalui.
“Sudah beberapa kali kendaraan terjebak dan ada juga kecelakaan. Ini bukan lagi keluhan biasa, tapi sudah menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani,” tegasnya.
Di tingkat warga, dampak kerusakan jalan dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ekonomi terganggu, biaya transportasi meningkat, hingga akses anak-anak menuju sekolah menjadi penuh risiko.
Saefulloh (35), salah seorang warga, mengaku masyarakat sudah terlalu lama menunggu perhatian pemerintah.
“Kalau malam atau hujan itu paling susah. Anak-anak sekolah juga tetap harus lewat sini. Mau tidak mau harus dijalani karena ini satu-satunya akses utama,” ujarnya.
Warga menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Sukabumi. Di saat sejumlah kawasan lain terus mendapat sentuhan proyek infrastruktur, masyarakat di Gegerbitung justru merasa tertinggal dan kurang diperhatikan.
Persoalan jalan rusak di Ciengang kini bukan sekadar isu kenyamanan, melainkan menyangkut keselamatan, aktivitas ekonomi, serta hak dasar masyarakat untuk mendapatkan infrastruktur layak.
Di tengah besarnya anggaran pembangunan yang setiap tahun digelontorkan pemerintah, warga berharap janji tidak lagi berhenti pada dokumen perencanaan dan pernyataan seremonial semata. Masyarakat menunggu langkah nyata—bukan sekadar pengulangan komitmen yang terus datang tanpa kepastian realisasi.
Sebab bagi warga Ciengang, pembangunan bukan tentang slogan. Pembangunan adalah jalan yang benar-benar bisa dilalui tanpa rasa takut.
(Nyimak Irma)
