Kompas harapan.com-Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejatinya dibentuk sebagai instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian desa. Pemerintah pusat pun telah menggelontorkan dana tak sedikit sebagai bentuk kepercayaan agar BUMDes mampu mengelola usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, yang terjadi di Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, justru mencoreng semangat itu.
Informasi yang dihimpun awak media mengungkapkan bahwa modal awal BUMDes Cianaga yang bersumber dari anggaran negara, kini diduga telah habis atau bahkan lenyap tanpa kejelasan pertanggungjawaban. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar: kemana larinya dana BUMDes tersebut, dan siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya uang rakyat ini?
Kepala Desa Lempar Tanggung Jawab
Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui aplikasi pesan WhatsApp, Kepala Desa Cianaga saat ini, Bapak Wardi, memberikan pernyataan yang justru makin mengundang kecurigaan.
“Uang BUMDes yang hilang itu pemerintahan yang dulu, jadi itu mah urusan pemerintahan yang dulu,” ujar Wardi singkat.
Pernyataan tersebut memperkuat informasi dari beberapa narasumber warga yang menyebutkan bahwa dugaan penyimpangan ini memang terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Namun, apakah dengan pergantian kepemimpinan desa, tanggung jawab terhadap keuangan negara bisa serta merta terputus?
Negara Dirugikan, Audit Harus Dilakukan
Hilangnya dana BUMDes bukan hanya sekadar masalah internal desa. Uang yang digunakan merupakan dana publik yang berasal dari APBN/APBD, sehingga wajib dipertanggungjawabkan secara transparan. Maka, tidak cukup hanya dengan melempar tanggung jawab ke pemerintahan sebelumnya.
Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten Sukabumi diminta untuk tidak tinggal diam. Temuan ini tidak boleh didiamkan atau berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika ada unsur pidana, maka penegak hukum juga perlu turun tangan melakukan penyelidikan.
Transparansi dan Keadilan untuk Warga Desa
Warga Desa Cianaga berhak mengetahui ke mana dana BUMDes mereka mengalir. Mereka juga berhak mendapatkan manfaat dari keberadaan BUMDes, bukan justru menjadi korban dari ketidaktransparanan dan dugaan penyalahgunaan anggaran.
Kejadian ini juga harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes di seluruh wilayah Sukabumi. Jika tidak, maka cita-cita kemandirian desa hanya akan menjadi jargon kosong tanpa realisasi.
(Tim)
